Sistem Ekonomi pada Masa Khalifah Umar bin Khattab r.a.

Khalifah Umar bin Khattab r.a. dikenal sebagai salah satu pemimpin besar dalam sejarah Islam yang memiliki pengaruh mendalam dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim, terutama dalam bidang sistem ekonomi. Pada masa pemerintahannya, yang berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun, Umar berhasil membangun sebuah sistem ekonomi yang sangat terstruktur dan berpihak pada kesejahteraan umat. Ketegasan dan keadilannya dalam mengelola kekayaan negara, serta perhatian besar terhadap rakyat yang dipimpinnya, menjadikan masa pemerintahannya sebagai contoh utama dalam penerapan sistem ekonomi yang adil dan efisien.

Sekilas tentang Khalifah Umar bin Khattab r.a.

Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab, putra dari Nufail al-Quraisy, yang berasal dari suku Bani Adi. Di masa jahiliyyah, sebelum masuk Islam, Umar dikenal sebagai seorang saudagar yang kaya raya. Beliau juga sering menjadi duta bagi kaumnya dalam berbagai peristiwa penting yang melibatkan suku Quraisy dan suku Arab lainnya. Umar memeluk Islam pada usia 26 tahun setelah melalui perjuangan yang panjang, dan sejak itu beliau dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling teguh membela Islam.

Umar bin Khattab mendapatkan gelar “al-Fârûq”, yang berarti “yang membedakan antara yang hak dan yang batil”. Gelar ini diberikan karena beliau merupakan sosok yang sangat tegas dalam membedakan kebenaran dan kebatilan, dan dalam berbagai kesempatan Nabi Muhammad saw. mendoakan agar Islam dimuliakan dengan hadirnya Umar.

Setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar al-Siddiq, Umar secara resmi menerima jabatan khalifah pada tahun 13 H. Umar menggantikan Abu Bakar bukan hanya atas wasiatnya, tetapi juga atas kesepakatan kaum muslimin pada saat itu. Keputusan ini sangat penting mengingat pada masa tersebut, Islam berada dalam posisi yang sangat genting, dengan ancaman dari kerajaan Romawi dan Persia. Umar dikenal dengan kepemimpinan yang tegas dan visioner, serta berusaha keras untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang adil dan efisien.

Saat Umar memimpin, wilayah Islam telah berkembang pesat, mencakup Jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi (seperti Syria, Palestina, dan Mesir), serta seluruh wilayah kekuasaan Persia, termasuk Irak. Dalam menghadapi ekspansi besar-besaran ini, Umar memerlukan sebuah sistem ekonomi yang terstruktur dan efisien untuk memastikan kelangsungan pemerintahan dan kesejahteraan rakyatnya.

Sistem Ekonomi pada Pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab r.a.

1. Membangun Lembaga Baitul Mal

Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau menyadari pentingnya pengelolaan kekayaan negara untuk kemaslahatan umat Islam. Oleh karena itu, beliau mendirikan lembaga Baitul Mal yang berfungsi sebagai lembaga keuangan negara untuk mengelola pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Menurut Al-Mawardi, Baitul Mal adalah tempat untuk menyimpan dan mengelola segala jenis pemasukan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam.

Baitul Mal pertama kali dikenalkan pada zaman Nabi Muhammad saw. dan khalifah Abu Bakar, namun lebih formal dan terstruktur pada masa Khalifah Umar. Lembaga ini mengelola berbagai jenis pendapatan negara, seperti zakat, khums, kharâj, dan jizyah, yang kesemuanya digunakan untuk berbagai kepentingan sosial, kesejahteraan umum, serta operasional negara.

Al-Mawardi dalam karyanya menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari Baitul Mal adalah mengamankan harta benda umat Islam dan mendistribusikan kekayaan secara adil kepada yang berhak. Umar bin Khattab mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi empat kategori utama:

• **Pendapatan Zakat dan Ushr**: Zakat dan ushr merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan sumber utama pendapatan negara pada masa itu. Pendapatan ini didistribusikan kepada delapan golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an, dan jika ada surplus, disimpan di Baitul Mal untuk kepentingan umum.
• Pendapatan Khums dan Sedekah: Pendapatan ini digunakan untuk membantu fakir miskin, baik di kalangan umat Islam maupun non-Muslim.
• Pendapatan Kharâj, Fai, Jizyah, `Ushr, dan Sewa Tanah: Pendapatan ini digunakan untuk membiayai anggaran negara, seperti gaji pegawai negeri, biaya militer, serta kebutuhan operasional lainnya.
• Pendapatan Lain-lain: Penggunaan pendapatan ini berfokus pada kesejahteraan sosial, termasuk pemberian bantuan kepada orang miskin, anak yatim, serta dana sosial lainnya.

Pembangunan Institusi Baitul Mal

Pada masa Umar, Baitul Mal menjadi lebih terorganisir. Sebagai contoh, ketika Abu Hurairah, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Bahrain, membawa harta hasil pajak al-kharâj sebesar 500.000 dirham, Umar langsung mengadakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan penggunaannya. Disepakati bahwa harta tersebut harus disimpan dalam lembaga perbendaharaan negara untuk dikelola secara lebih sistematis.

Dengan pembentukan lembaga ini, Umar menunjuk Abdullah bin Arqam sebagai bendahara negara yang pertama, dan Abdurrahman bin Ubaid al-Qari serta Muayqab sebagai wakilnya. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dana yang lebih transparan dan lebih efisien dalam memenuhi berbagai kebutuhan negara dan rakyatnya.

2. Pendirian Lembaga al-Hisbah

Salah satu kebijakan penting yang diterapkan Umar adalah pendirian lembaga al-Hisbah, sebuah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pasar dan moralitas masyarakat. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tanpa adanya penipuan, monopoli, atau praktik yang merugikan masyarakat.

Menurut al-Mawardi, lembaga al-Hisbah memiliki empat komponen utama: Muhtasib (pengawas pasar), Muhtasab `alaih (pihak yang diawasi), Mushatab fîh (obyek yang diawasi), dan Nafs al-ihtisâb (cara atau tindakan al-hisbah). Dalam implementasinya, lembaga al-Hisbah bertanggung jawab untuk:

1. Mengontrol kualitas timbangan dan takaran di pasar.
2. Memastikan pedagang tidak menipu dengan menyembunyikan kerusakan barang.
3. Mengawasi jalur perdagangan untuk mencegah penimbunan barang yang dapat menyebabkan inflasi.
4. Mencegah praktik monopoli oleh pedagang tertentu.
5. Menetapkan harga standar bagi produk tertentu agar tidak terjadi eksploitasi terhadap konsumen.

Penting untuk dicatat bahwa Umar juga mengangkat asy-Syifa binti Abdullah, seorang wanita, sebagai pengawas pasar di Madinah, sebuah langkah yang revolusioner pada masa itu, mengingat peran aktif wanita dalam pemerintahan.

3. Reformasi Atas Hak Tanah

Hak kepemilikan tanah merupakan isu penting dalam sistem ekonomi pada masa Khalifah Umar. Di masa pemerintahan beliau, banyak wilayah baru yang ditaklukkan, dan pengaturan mengenai kepemilikan tanah menjadi hal yang krusial. Umar mengatur tanah-tanah yang diperoleh melalui fai (harta rampasan perang) dan kharâj (pajak atas tanah yang dikuasai negara). Sebagai bagian dari reformasi tanah, Umar menetapkan bahwa tanah yang diperoleh melalui fai tidak boleh diwariskan, tetapi tetap menjadi milik negara.

Sistem ini memastikan bahwa tanah tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja, tetapi bisa digunakan untuk kepentingan umum, seperti membiayai kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini juga menciptakan pemerataan kepemilikan tanah dan mengurangi ketimpangan sosial yang sering kali muncul akibat monopoli tanah oleh kelas elit.

4. Pembagian Kekayaan dan Kesejahteraan Sosial

Pada masa Umar, negara Islam tidak hanya mengelola kekayaan negara tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Khalifah Umar mengimplementasikan sistem pensiun dan jaminan sosial yang sangat inovatif, yang menyediakan bantuan berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya bagi warga negara, terutama mereka yang tidak mampu bekerja.

Sebagai contoh, kaum Muhajirin (mereka yang berhijrah bersama Nabi Muhammad) dan para Ansar (penduduk Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin) mendapatkan tunjangan pensiun dalam bentuk gandum, minyak, madu, dan bahan pokok lainnya. Sistem ini menjadi bagian dari reformasi besar yang pertama kali dilakukan dalam sejarah dunia, di mana negara bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya.

Kesimpulan

Sistem ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a. merupakan contoh cemerlang dari penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mengelola sumber daya negara untuk kemaslahatan umat. Melalui lembaga Baitul Mal dan al-Hisbah, Umar berhasil menciptakan sistem ekonomi yang transparan, adil, dan efisien, yang tidak hanya menguntungkan negara tetapi juga memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat. Kepemimpinannya dalam membangun ekonomi negara yang bertanggung jawab sosial ini memberikan dasar yang kuat bagi sistem ekonomi Islam yang lebih maju di masa depan.

Daftara Pustaka:

• Kahf, Monzer. Ekonomi Islam: Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
• Syalabi, Ahmad. Sejarah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka al-Husna Baru, 2003.
• Al-Jauzi, Ibnu. Manâqib Amîr al-Mukminîn Umar ibn Khattâb. Beirut: Dar wa Maktabat al-Hilal.
• Ath-Thabari, Muhammad ibn Jarir. Târîkh ath-Thabari. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1987.
• Adiwarman Azwar Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
• Al-Mawardi, Abu al-Husain Ali ibn Muhammad. al-Ahkâm as-Sulthâniyyah. Dar al-Fikr, 1960.
• Mannan, M. Abdul. Ekonomi Islam: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
• Ra`ana, Irfan Mahmud. Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab. Pustaka Firdaus, 1977.
• Afzalurrahman. Doktrin Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
• Essays on Iqtisâd. Editor: Dr. Baqir al-Hasani dan Dr. Abbas Mirakhor. USA: NUR, 1989.
• Afif, A. Wahab. Mengenal Sistem Ekonomi Islam. MUI Provinsi Banten.
• Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah. Shahîh al-Bukhâri. Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Thaha Putra.
• Quthb, Muhammad Ibrahim. Kebijakan Ekonomi Umar ibn Khattab. Pustaka Azzam, 2002.
• Sallam, Abu Ubaid Qasim ibn. Kitâb al-Amwâl. Kairo: Darus Salam, 2009.