Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-7 yang diselenggarakan pada 9-11 November 2024 di Jakarta, berhasil menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait masalah-masalah kontemporer, salah satunya adalah hukum pinjaman online (pinjol). Ijtima yang dihadiri oleh 700 peserta ini mencakup para anggota Dewan Pimpinan MUI Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi, badan, lembaga, serta perwakilan dari berbagai ormas Islam dan pondok pesantren, baik dari MUI Provinsi maupun MUI Pusat.
Secara garis besar, Ijtima Ulama ke-7 ini mengedepankan pentingnya keselarasan antara praktik kehidupan ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal pinjam-meminjam uang melalui layanan fintech (financial technology) dan pinjaman online. Dalam konteks ini, MUI menegaskan bahwa praktik pinjaman yang melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, harus dihindari.
Hukum Pinjaman Online dalam Perspektif Syariah
Pada dasarnya, hukum pinjam meminjam dalam Islam adalah bentuk akad tabarru’ (kebajikan) yang didasari oleh prinsip saling tolong-menolong (ta’awun). Hal ini sejalan dengan nilai-nilai sosial yang dianjurkan dalam Islam, dimana setiap individu diperintahkan untuk saling membantu dalam menghadapi kesulitan, selama tidak ada unsur yang merugikan pihak lain.
Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar praktik pinjam-meminjam ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah:
- Hutang Piutang yang Mengandung Riba: Salah satu poin utama yang dibahas adalah larangan riba dalam setiap transaksi keuangan. Riba, baik yang berbentuk bunga pinjaman maupun denda yang dikenakan pada keterlambatan pembayaran, adalah haram dalam Islam, meskipun dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Hal ini berlaku untuk pinjaman online maupun pinjaman yang dilakukan secara offline. Dalam fatwa MUI, pinjaman online yang mengandung unsur riba dianggap haram dan harus dihindari oleh umat Islam.
- Menunda Pembayaran Hutang: Dalam prinsip syariah, sengaja menunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah haram (terlarang). Hal ini berkaitan dengan kewajiban memenuhi hak orang lain, dalam hal ini hak pemberi pinjaman. Namun, dalam kondisi tertentu, apabila pihak debitur mengalami kesulitan, memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran hutang adalah perbuatan yang dianjurkan (mustahabb). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemudahan dan keringanan bagi mereka yang sedang dalam kesulitan.
- Ancaman terhadap Peminjam: MUI menegaskan bahwa memberikan ancaman fisik atau membuka aib seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram. Ini jelas melanggar prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan perlindungan martabat dan kehormatan setiap individu. Oleh karena itu, penyelenggara pinjaman online yang menggunakan pendekatan semacam ini harus dihentikan dan diberi sanksi tegas.
- Riba dalam Layanan Fintech: Pinjaman online yang dilakukan melalui platform fintech yang mengandung riba juga termasuk dalam kategori haram. Meskipun layanan ini mungkin dilakukan atas dasar kerelaan pengguna, tetap saja bunga atau biaya tambahan yang dikenakan pada pinjaman tersebut merupakan bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam.
Rekomendasi Ijtima Ulama MUI
Mengacu pada hasil pembahasan yang dilakukan dalam Ijtima Ulama MUI ke-7, beberapa rekomendasi penting dihasilkan, yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan pinjaman online yang meresahkan masyarakat:
- Peningkatan Perlindungan dari Pemerintah: Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disarankan untuk terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan layanan pinjaman online. Hal ini termasuk pengawasan yang ketat dan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan pinjaman online yang merugikan konsumen dan melanggar prinsip-prinsip syariah.
- Pedoman Fatwa bagi Penyelenggara Pinjaman Online: Penyelenggara layanan pinjaman online diharapkan untuk menjadikan fatwa MUI sebagai pedoman dalam menjalankan setiap transaksi. Ini bertujuan agar setiap layanan pinjaman yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah, menghindari unsur riba, dan tidak merugikan masyarakat.
- Pemilihan Layanan Keuangan Syariah: Umat Islam disarankan untuk memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk memilih lembaga yang menawarkan produk keuangan tanpa unsur riba dan mengikuti aturan syariah yang lebih adil dan transparan.
Prinsip-Prinsip Syariah dalam Ekonomi Modern
Prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi Islam menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks pinjaman online, syariah menuntut agar transaksi keuangan dilakukan dengan saling pengertian dan tanpa adanya unsur pemaksaan. Sebagai alternatif, layanan pinjaman berbasis syariah seperti yang ditawarkan oleh bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi solusi yang lebih aman dan sesuai dengan ajaran Islam.
Salah satu konsep yang diusung oleh ekonomi Islam adalah al-mudharabah dan al-musharakah, yaitu bentuk kerjasama usaha antara pemodal dan pengelola usaha yang saling berbagi keuntungan dan kerugian. Kedua konsep ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan produk finansial yang lebih adil, tanpa melibatkan unsur riba dan eksploitasi.
Kesimpulan
Ijtima Ulama MUI ke-7 menegaskan kembali bahwa pinjaman online yang mengandung riba adalah haram dan harus dihindari oleh umat Islam. Selain itu, MUI juga memberikan rekomendasi agar pemerintah meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, serta mendorong penyelenggara pinjaman online untuk mengikuti pedoman fatwa MUI yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, diharapkan umat Islam dapat memilih layanan keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan bersama.
Sumber : https://mui.or.id/berita/32194/hukum-pinjol-dan-rekomendasi-ijtima-ulama-mui/
