{"id":36413,"date":"2022-10-31T07:45:10","date_gmt":"2022-10-31T07:45:10","guid":{"rendered":"http:\/\/abi.an-nur.ac.id\/?p=26"},"modified":"2025-02-14T13:26:20","modified_gmt":"2025-02-14T06:26:20","slug":"ruang-lingkup-muamalah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/ruang-lingkup-muamalah\/","title":{"rendered":"Ruang Lingkup Muamalah"},"content":{"rendered":"

Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau\u00a0hablum minannas<\/em><\/i>. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam hanya membatasi bagian-bagian yang penting dan mendasar berupa larangan Allah dalam Al-Quran atau larangan Rasul-Nya yang didapat dalam As-Sunnah.<\/span><\/p>\n

Dari segi bahasa, muamalah bersal dari kata \u2018aamala<\/em><\/i>,\u00a0yu\u2019amilu<\/em><\/i>,\u00a0mu\u2019amalat<\/em><\/i>\u00a0yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan (seperti jual-beli, sewa dsb). Sedangkan secara terminologis muamalah berarti bagian hukum amaliah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya baik secara individu, dalam keluarga, maupun bermasyarakat.<\/span><\/p>\n

Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, kalaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam masalah ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui\u00a0ijtihad<\/em><\/i>. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi.<\/span><\/p>\n

Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut. Karena sifatnya yang terbuka tersebut, dalam bidang muamalah\u00a0 berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya. Dari prinsip dasar ini dapat dipahami bahwa semua perbuatan yang termasuk dalam kategori muamalah boleh saja dilakukan selama tidak ada ketentuan atau\u00a0nash<\/em><\/i>\u00a0yang melarangnya. Oleh karena itu, kaidah-kaidah dalam bidang muamalah dapat saja berubah seiring dengan perubahan zaman, asal tidak bertentangan dengan ruh Islam.<\/span><\/p>\n

Dilihat dari segi bagian-bagiannya, ruang lingkup syariah dalam bidang muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf, meliputi:<\/span><\/p>\n

Pertama,\u00a0Ahkam al-Ahwal al-Syakhiyyah<\/em><\/i>\u00a0(Hukum Keluarga), yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami, istri dan anak. Ini dimaksudkan untuk memelihara dan membangun keluarga sebagai unit terkecil.<\/span><\/p>\n

Kedua,\u00a0al-Ahkam\u00a0al-Maliyah<\/em><\/i>\u00a0(Hukum Perdata), yaitu hukum tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli (Al-Bai\u2019\u00a0wal\u00a0Ijarah<\/em><\/i>), pegadaian (rahn<\/em><\/i>),\u00a0perserikatan (syirkah<\/em><\/i>), utang piutang (udayanah<\/em><\/i>), perjanjian (\u2018uqud\u00a0<\/em><\/i>). Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur orang dalam kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hak-haknya.<\/span><\/p>\n

Ketiga,\u00a0Al-Ahkam\u00a0al-Jinaiyyah<\/em><\/i>\u00a0(Hukum Pidana), yaitu hukum yang bertalian dengan tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Adanya hukum ini untuk\u00a0memelihara ketentraman hidup manusia dan harta kekayaannya, kehormatannnya dan hak-haknya, serta membatasi hubungan antara pelaku tindak kejahatan dengan korban dan masyarakat.<\/span><\/p>\n

Keempat,\u00a0al-Ahkam\u00a0al-Murafa\u2019at\u00a0<\/em><\/i>(Hukum Acara), yaitu hukum yang berhubungan dengan peradilan (al-qada<\/em><\/i>), persaksian (al-syahadah<\/em><\/i>) dan sumpah (al-\u00a0yamin<\/em><\/i>), hukum ini dimaksudkan untuk mengatur proses peradilan guna meralisasikan keadilan antar manusia.<\/span><\/p>\n

Kelima,\u00a0Al-Ahkam al-Dusturiyyah<\/em><\/i>\u00a0(Hukum Perundang-undangan), yaitu hukum yang berhubungan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok.<\/span><\/p>\n

Kenam,\u00a0al-Ahkam al-Duwaliyyah<\/em><\/i>\u00a0(Hukum Kenegaraan), yaitu hukum\u00a0yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara dan antar negara. Maksud hukum ini adalah membatasi hubungan antar negara dalam masa damai, dan masa perang, serta membatasi hubungan antar umat Islam dengan yang lain di dalam negara.<\/span><\/p>\n

Ketujuh,\u00a0al-Ahkam\u00a0al-Iqtishadiyyah\u00a0wa\u00a0al-Maliyyah<\/em><\/i>\u00a0(Hukum Ekonomi dan Keuangan), yaitu hukum yang berhubungan dengan hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pembelanjaan negara. Dimaksudkan\u00a0untuk\u00a0mengatur\u00a0hubungan ekonomi antar orang kaya (agniya<\/em><\/i>), \u00a0dengan orang fakir miskin dan antara hak-hak keuangan negara dengan perseorangan.<\/span><\/p>\n

Itulah pembagian hukum muamalah yang meliputi tujuh bagian hukum yang objek kajiannya berbeda-beda. Pembagian seperti itu tentunya bisa saja berbeda antara ahli hukum yang satu dengan yang lainnya. Yang pasti hukum Islam tidak dapat dipisahkan secara tegas antara hukum publik dan hukum privat. Hampir semua ketentuan hukum Islam bisa terkait dengan masalah umum (publik) dan juga terkait dengan masalah individu (privat).\u00a0Wallahu a\u2019lam bisshawab.<\/em><\/i><\/span><\/p>\n

Sumber :\u00a0<\/span>https:\/\/suarapembaharu.wordpress.com\/2014\/06\/08\/ruang-lingkup-muamalah\/<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Muamalah adalah hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau\u00a0hablum minannas. Dalam syariat Islam hubungan antar manusia tidak dirinci jenisnya, tetapi diserahkan kepada manusia mengenai bentuknya. Islam…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-36413","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-ragam"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36413"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36413\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":51373,"href":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36413\/revisions\/51373"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/wirabuana.ac.id\/artikel\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}